Artikel

project 1

Sudah 162 Permendagri "Bermasalah" yang Dibatalkan

JAKARTA - "Hari ini saya mengumumkan mencabut 51 Permendagri (Permendagri) yang menghambat birokrasi dan yang rantai birokrasinya cukup panjang," pernyataan tersebut diucapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Gubernur, Sekda dan Kepala Kesbangpol se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Rabu (7/2).

Kementerian Dalam Negeri

project 1

Memadukan Perencanaan Pembangunan Antar K/L dan Pemda di Kawasan Perbatasan

JAKARTA - Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Realisasi program pengelolaan perbatasan tahun ini juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2016 realisasinya sebesar 85,67 persen, tahun 2017 tercatat mencapai sebesar 90,57 persen.

Kementerian Dalam Negeri

project 1

Tim Ditjen Bina Pembangunan Daerah Monitoring Pelaksanaan Ketersediaan BBM Satu Harga di Daerah 3T

JAKARTA - Menindaklanjuti permintaan Kepala BPH Migas perihal monitoring Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka mendukung Posko Nasional Sektor ESDM untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak menjelang Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar), Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menugaskan personel yang terdiri dari pejabat eselon 3 hingga fungsional umum untuk mendukung pelaksanaan monitoring yang dimaksud. Penugasan tersebut tertuang pada surat Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 600.05/9907/Bangda tertanggal 13 Desember 2017.

Kementerian Dalam Negeri

project 1

Setelah Infrastruktur, Jokowi: Kita Akan Konsentrasi Membangun SDM

KOTA BEKASI- Presiden RI Joko Widodo menyebutkan Pemerintah Pusat saat ini tengah fokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga anggaran negara banyak digunakan untuk hal tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur penting sebagai modal atau fundamental negara untuk bersaing dengan negara lain.

Kementerian Dalam Negeri

project 1

Percepatan Kemudahan Berusaha di Indonesia Makin Diakui di Dunia

Ikhtiar pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan kembali membuahkan hasil. Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tentang Kemudahan Berusaha, peringkat kemudahan berudaha di Indonesia (EODB 2018) naik 19 peringkat ke posisi 72 dari 190 negara yang disurvei.

Kementerian Dalam Negeri

project 1

Selain Mendukung Nawacita, Inovasi Pelayanan Publik Harus Mengacu Sasaran Pembangunan PBB

JAKARTA – Pemerintah pusat terus mendorong seluruh instansi pusat maupun daerah untuk membuat inovasi pelayanan publik. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang mengacu pada Nawacita dan sasaran pembangunan internasional yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengadaan kompetisi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3/2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018. Tahun ini, kompetisi inovasi pelayanan publik memiliki tema “Untuk Percepatan Mewujudkan Nawacita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Kementerian PANRB

project 1

Perlu Dicontoh, Terobosan Banyuwangi Bangun Mal Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dalam waktu singkat dapat membangun mal pelayanan publik. Padahal sebelumnya tidak pernah terdengar adanya rencana dari pemda tersebut untuk membangun pelayanan publik terintegrasi tersebut. Kenyataannya, Banyuwangi hanya butuh seminggu untuk mewujudkannya dengan hasil luar biasa sehingga layak diadopsi pemerintah lain. "Ini membuktikan bahwa Banyuwangi memiliki komitmen yang kuat untuk memiliki mal pelayanan publik,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, saat menghadiri acara peluncuran e-pad sekaligus pelengkap mal pelayanan publik Banyuwangi, Kamis (02/11). Soft launching MPP Banyuwangi sudah diresmikan oleh Bupati Banyuwangi bersamaan dengan lanching MPP Surabaya, (08/10).

Kementerian PANRB

project 1

Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah I

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menghadiri acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah I, di Kota Batam, Kamis (25/01). Kegiatan yang diselenggarakan Pada wilayah I yang meliputi wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat tersebut dihadiri Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan M Yusuf Ateh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan para Bupati dan Walikota.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

project 1

Pengumuman Peluncuran Kompetisi Novasi Pelayanan Publik Tahun 2018

Pengumuman Peluncuran Kompetisi Novasi Pelayanan Publik Tahun 2018

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

project 1

Program Padat Karya Tunai Desa Atasi Kemiskinan Akibat Stunting

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan program padat karya tunai untuk masyarakat di pedesaan. Program padat ini bertujuan untuk mengatasi isu kemiskinan di desa yang erat kaitannya dengan masalah stunting di Indonesia. Menteri Bambang menambahkan masih ada sekitar 37 persen anak berusia di bawah lima tahun yang terkena stunting. Hal ini beliau sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya, pada Kamis (1/2).

Kementerian PPN/Bappenas

project 1

PINA Center Dorong Pengembangan Pasar Surat Utang/Sekuritisasi Berwawasan Lingkungan di Indonesia

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas melalui Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA Center) menyelenggarakan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Konferensi Pers Development of Green Financing for Infrastructure, yang diselenggarakan di Ruang Djunaedi Hadisumarto (DH) 1-2, pada Senin (5/2). Penandatanganan ini dilakukan oleh CEO of PINA Center Ekoputro Adijayanto, President Director Efek Beragun Aset (EBA) Indonesia Yudhi Ismail, dan CEO Climate Bonds Initiative (CBI) Sean Kidney, serta disaksikan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak.

Kementerian PPN/Bappenas

project 1

PINA Day 2018: Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama PINA

Jakarta (18/01) – Dalam rangka mempromosikan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur dan proyek strategis yang layak dari sisi keuangan dan komersial kepada sektor swasta dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan PINA Day 2018: Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama PINA. Dalam sambutan kuncinya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan infrastruktur. “Meskipun PINA sudah berdiri sejak 2016, kami melihat perlunya momentum untuk memperkuat komitmen dalam mendorong pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan APBN. Kita mendorong swasta dan BUMN untuk mendukung investasi infrastruktur, yang nantinya bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena APBN terbatas, Bappenas ingin memfasilitasi creative financing dan alternative financing yang berlaku baik untuk swasta maupun BUMN,” jelas beliau.

Kementerian PPN/Bappenas

project 1

Melepas Jerat Kemiskinan dengan Program-Program Anti Kemiskinan Terintegrasi

JAKARTA – Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi menjadi narasumber dalam siaran langsung acara Hot Economy di Berita Satu TV dengan topik “Melepas Jerat Kemiskinan”, pada Rabu (10/1). Deputi Pungky mengatakan angka kemiskinan semakin membaik dengan rata-rata penurunan dalam empat tahun terakhir sekitar lima ratus ribu orang atau jika dipersentasikan sekitar 10,12 persen. Hal ini didukung dengan adanya program-program anti kemiskinan, antara lain seperti program keluarga harapan atau program jaminan kesehatan nasional yang sudah diintegrasikan oleh pemerintah.

Kementerian PPN/Bappenas

project 1

Perpres No.79 Tahun 2017 Tentang RKP Tahun 2018

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Dokumen RKP 2018 disusun dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Kementerian PPN/Bappenas

project 1

Integrasi Program-Program Kemiskinan Dapat Menurunkan Dua Persen Tingkat Kemiskinan

Jakarta (09/01) – Tingkat ketimpangan pada 2017 semakin membaik. Hal ini ditandai dengan indikator penurunan Gini Rasio sebesar 0,391 persen (year-on-year) karena didorong kenaikan proporsi konsumsi kelompok 40 persen terbawah dan menengah. Selain itu, pencapaian ini juga dipacu oleh kebijakan pertanian dan pengembangan ekonomi produktif melalui reforma agraria dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan vokasi dan pelatihan kerja bagi kaum muda, serta kebijakan afirmasi untuk 40 persen penduduk miskin seperti reformasi subsidi tepat sasaran serta perluasan akses pelayanan dasar.

Kementerian PPN/Bappenas

project 1

Menteri PPN/Bappenas Dorong Partisipasi Swasta Bangun Infrastruktur

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara utama dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KADIN (Kamar Dagang dan Industri) 2017, yang diselenggarakan di Ritz Carlton Hotel, pada Selasa (3/10). Dalam paparannya, Menteri Bambang mengajak pengusaha yang tergabung dalam KADIN untuk berpartisipasi aktif dalam pembiayaan infrastruktur. Besarnya kontribusi sektor swasta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur mencapai lebih dari sepertiga kebutuhan anggaran nasional.

Kementerian PPN/Bappenas

project 1

Pesan Menteri Bambang: Pemekaran Terlalu Besar dan Cepat Punya Konsekuensi Negatif

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan arahan pada acara Pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, pada Jumat (20/10). Salah satu pesan yang diutarakan Menteri Bambang dan yang dititipkan untuk para pimpinan daerah, DPRD, dan kelompok masyarakat adalah terkait dengan pemekaran. “Hal yang paling saya hindari adalah pemekaran yang terlalu cepat. Karena tidak efektif dan efisien baik untuk perekonomian nasional maupun perekonomian daerah itu sendiri,” jelas Menteri Bambang.

Kementerian PPN/Bappenas


Pembangunan di Kabupaten Ciamis ?! Silakan kunjungi