Artikel

project 1

Anggaran Pendidikan Jabar Naik 1,9 Triliun

BOGOR — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan anggaran pendidikan di Jawa Barat mengalami kenaikan anggaran di tahun 2018 ini. Jika pada tahun 2017 lalu anggaran pendidikan Rp 1.7 Triliun, pada tahun 2018 naik menjadi Rp 1.9 Triliun.

Bappeda Jawa Barat

project 1

Koperasi PNS Jabar Beli Saham Bandara Kertajati

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) akan dimiliki ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KPPS).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

project 1

Provincial Health Account (PHA) untuk Analisis Belanja Kegiatan Kesehatan Provinsi

World Health Organization (WHO) dan lembaga dunia lain (UNDP, WB, dll) telah menyarankan apa yang disebut sebagai “Health Account” untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas. Health Account (HA) merupakan sebuah proses untuk menggambarkan aliran biaya atau belanja yang dicatat dalam penyelenggaraan sebuah sistem kesehatan atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan gambaran pembiayaan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif). HA ini dapat menjawab 4 (empat) pertanyaan dasar yaitu darimana asal dana atau sumbernya, kemana dana mengalir, jenis barang atau jasa apa yang dibeli dan siapa yang mendapat manfaatnya (Poullier et al, WHO, 2002).

Bappeda Jawa Barat

project 1

Pemprov Jabar Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan pemanfaatan potensi teknologi informasi oleh semua perguruan tinggi di Jawa Barat. Teknologi informasi, di antaranya startup, dinilai mampu meningkatkan geliat dunia wirausaha dan perekonomian di Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. "Teknologi informasi di zaman sekarang adalah sesuatu yang harus dikuasai. Kita infokan kepada teman-teman di kampus, seperti apa Jawa Barat ke depannya. Peran teman-teman ini nantinya ke mana," kata Iwa, Minggu (11/2).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

project 1

Pemprov Jabar Mau Bikin Mall

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan untuk membangun mall layanan terpadu untuk publik yang akan mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu atap. Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan rencana pembangunan mall publik merupakan perluasan dari layanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar ke depan. “Nantinya bukan hanya pelayanan perizinan provinsi namun dari instansi vertikal pun kita masukan dalam mall layanan publik ini,” katanya di Bandung, Rabu (7/2)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

project 1

Raih A, Pemprov Jabar Targetkan LHE AKIP 2018 Naik Level

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2018, 11 kabupaten/kota di Jabar naik level dari C dan CC menjadi B atau BB. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai penyerahan LHE AKIP 2017 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/1/2018).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

project 1

Kampung Walagri Reinventing Pelayanan Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Barat

Kesehatan menjadi salah satu indikator utama penunjang pembangunan manusia karena tingkat produktivitas manusia dapat optimal bila secara fisik, mental, dan sosial dalam kondisi sehat. Menurut Undang-Undang No. 18/2014, Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sehat jiwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Bappeda Jawa Barat

project 1

2,2 Juta KPM Akan Terima Rastra Tahap Pertama 2018

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melepas empat truk pendistribusi program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) 2018 Tingkat Provinsi Jawa Barat. Peluncuran yang dilakukan Aher di area Parkir Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Senin (22/1/18) ini, merupakan pendistribusian tahap pertama pada tahun ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

project 1

Panen Raya Berakhir, Industri Garam Jabar Tak Kekurangan Bahan Baku

CIREBON, BISNIS.COM — Ketua Asosiasi Petambak Garam Indonesia (Apgasi) Jawa Barat, M. Taufik menyatakan meskipun panen raya garam telah berakhir akan tetapi sektor industri pengolahan garam di Jabar tak kekurangan bahan baku. Para pelaku usaha industri pengolahan garam baik yang skala pabrikan atau Usaha Kecil Menengah (UKM) telah menjadikan pengalaman tahun 2016 sebagai catatan ketika itu mereka kekurangan bahan baku karena stok garam petani kosong.

BAPPEDA JABAR

project 1

Jabar Tidak Perlu Impor Beras

GARUT-Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementrian Pertanian dan Kepada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat menghadiri acara panen padi di sergab di blok Logawir kel tani Sugih Mukti ds mekarbakti kec kadungora kab. Garut, Sabtu (13/1). Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar, Hendy menegaskan, lebih baik tidak perlu ada import beras lagi untuk di Jawa Barat karena Jawa Barat memiliki tanah yang subur.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

project 1

Pemerintah Bakal Tekan Angka Kemiskinan Hingga 10 Persen

BANDUNG-Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RAPBN 2018 sebesar 9,5-10 persen atau turun dari 2017 yang dipatok 10,5 persen. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pada tahun 2017, Kemensos telah melakukan revolusi bantuan sosial dengan mengubah sistem tunai menjadi non tunai melalui kerjasama dengan Himpunan bank negara.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

project 1

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi September 2017

September 2017 IHK Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan indeks. IHK dari 127,67 di Agustus 2017 menjadi 127,90 di September 2017; dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,18 persen.

BP2APD - Bappeda Provinsi Jawa Barat

project 1

Kampung Walagri Reinventing Pelayanan Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Barat

Kesehatan menjadi salah satu indikator utama penunjang pembangunan manusia karena tingkat produktivitas manusia dapat optimal bila secara fisik, mental, dan sosial dalam kondisi sehat. Menurut Undang-Undang No. 18/2014, Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sehat jiwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAPPEDA JABAR, Tanggal : 07 Dec 2016

project 1

Inilah UMP Jabar 2018

Pemprov Jabar dengan SK Gubernur No. 561/Kep.1020-Yanbangsos/2017 menetapkan Upah Minimum Provinsi Jabar tahun 2018. Dalam SK itu UMP Jabar 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.544.360,57. SK UMP Jabar 2018 itu ditandangani Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tanggal 30 Oktober 2017. "UMP 2018 ini naik sekitar 8,71% dari UMP taun sebelumnya atau 2017" ujar Kadisnakertrans Provinsi Jabar Ferry Sofwan dalam jumpa pers di Gedung Sate, Rabu siang (1/11)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

project 1

Pemprov Jabar Akan Bangun Unit Sekolah Baru Secara Bertahap

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun unit sekolah baru (USB) secara bertahap. Selain itu juga akan melanjutkan program yang sudah digulirkan sebelumnya, yakni program Rehab Kelas Baru (RHB). Pembangunan tersebut menjadi langkah penting yang dilakukan Pemprov Jabar setelah alih kelola SMA/SMK dari Kota/Kabupaten ke Provinsi. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pembiayaan program USB yang sudah berjalan saat ini tidak terpaku pada skema APBD. Namun juga melalui kemitraan dengan berbagai pihak.

Bappeda jabar humas, Tanggal : 27 Oct 2017


Pembangunan di Kabupaten Ciamis ?! Silakan kunjungi